Makalah Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Sekolah

BAB I

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendampingan social hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendampingan masyarakat dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok masyarakat dan pendamping untuk secara

bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; merancang program perbaikan

kehidupan sosial ekonomi, pendidikan, memobilisasi sumber daya masyarakat setempat, memecahkan masalah sosial, menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.

Merujuk pada Payne (1986), prinsip utama pendampingan adalah “making the best of the client’s resources”. Sejalan dengan perspektif kekuatan (strengths perspektif), para pendamping masyarakat tidak memandang klien dan lingkungannya sebagai sistem yang pasif dan tidak memiliki potensi apa-apa. Melainkan mereka dipandang sebagai sistem

sosial yang memiliki kekuatan positif dan bermanfaat bagi proses pemecahan masalah. Bagian dari pendekatan pekerjaan sosial adalah menemukan sesuatu yang baik dan bermanfaat.

Pendampingan social memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat sangat perlu memperhatikan pentingnya partisipasi publik. Dalam konteks ini, peranan

seorang pekerja sosial atau pendamping masyarakat seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problem solver) secara langsung. Program tersebut biasanya termanisfestasi dalam bentuk penguatan partisipasi rakyat dalam proses perencanaan, implementasi, maupun monitoring serta evaluasi program kegiatannya.

Para pendamping memungkinkan warga masyarakat mampu mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang ada pada diri mereka, maupun mengakses sumber-sumber kemasyarakatan yang berada di sekitarnya. Pendamping juga biasanya membantu membangun dan memperkuat jaringan dan hubungan antara komunitas setempat dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih luas. Para pendamping masyarakat harus memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai bagaimana bekerja dengan individu-individu dalam konteks masyarakat lokal, maupun bagaimana mempengaruhi posisi-posisi masyarakat dalam konteks lembaga-lembaga sosial yang lebih luas.

Sebagaimana diuraikan oleh Suharto (2004: 61-62) bahwa ketika masyarakat miskin ditanya mengenai kriteria pendamping yang diharapkan, mereka menjawab bahwa selain memiliki kapasitas profesional, seperti memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai program dan penanganan permasalahan masyarakat setempat, pendamping juga dituntut memiliki beberapa sikap humanis, seperti sabar dan peka terhadap situasi, kreatif, mau mendengar dan tidak mendominasi, terbuka dan mau menghargai pendapat orang lain, akrab, tidak menggurui, berwibawa, tidak menilai dan memihak, bersikap positif dan mau belajar dari pengalaman. Ada beberapa peran pendamping dalam pendampingan masyarakat. Empat peran di bawah ini sangat relevan.

UHAMKA sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, serta sosial-kemasyarakatan. Oleh karena itu dalam rangka merealisasikan Catur Dharma

PTM, dosen tidak hanya dituntut untuk mengajar dan meneliti, tetapi diwajibkan untuk melakukan kegiatan program pengabdian masyarakat, maka melalui program ini paling tidak dapat membantumengatasi persoalan masyarakat melalui pendekatan-pendekatan penyuluhan maupun pelatihan pembelajaran lain terkait pemberdayaan masyarakat. Atas dasar itu,

maka tema pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat
di lingkungan sekolah tertinggal melalui pendekatan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan

B. Analisis situasi

Di dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan saat ini, sangat dibutuhkan data mengenai kependudukan dan permasalahannya. Apalagi jika dikaitkan dengan dwifungsi penduduk, yaitu sebagai fungsi subjek dan fungsi objek. Fungsi subjek bermakna bahwa penduduk adalah pelaku pembangunan, dan fungsi objek bermakna bahwa penduduk menjadi

target dan sasaran pembangunan yang dilakukan. Kedua fungsi tadi harus berjalan seiring dan sejalan secara integral.

Jika mengacu pada program kebijakan Pemerintah Daerah Pacitan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang akan mewujudkan tiga belas tujuan strategi pembangunan melalui beberapa kebijakan umum serta penetapan sasaran yang akan dicapai. Kebijakan umum dan sasaran pembangunan yang akan dicapai untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai tahun 2012 mendatang.

C. Masalah Pokok

Berangkat dari analisis di atas, beberapa permasalahan yang di hadapi masyarakat adalah:

1. Posisi serta keadaan geografis yang secara alamiah sulit untuk dilakukan perubahan

2. Peran aparat desa yang kurang aktif dan komunikatif dalam menghadapi perkembangan karena keterbatasan pengetahuan

3. Keterbatasan ekonomi masyarakat setempat, maka secara otomatis dampak perubahan pengetahuan pendidikan sulit untuk diwujudkan

4. Pola pikir masyarakat setempat yang masih apatis bahwa proses pendidikan bukan termasuk investasi masa depan.

D. Tujuan dan manfaat kegiatan

Secara akademis kegiatan pemberdayaan dan pengabdian masyarakat menjadi salah satu
rohnya suatu Perguruan Tinggi, sehingga tujuan kegiatan ini merupakan realisasi
Catur Darma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan Pemberdayaan dan Pengabdian
kepada Masyarakat. Sementara itu kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II 

RUANG LINGKUP KEGIATAN DI SEKOLAH

Keadaan Sekolah

Sebelum masuk ke dalam persoalan yang sebenarnya terjadi, ketika membicarakan masyarakat Pacitan terlebih dahulu penulis perlu mengantarkan keadaan alam terlebih dahulu walaupun sudah sebagian orang dapat menebak tentang kondisi tersebut. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian Selatan Barat Daya. Kabupaten Pacitan terletak di antara 110º 55' - 111º 25' Bujur Timur dan 7º 55' - 8º 17' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur di sepanjang Selatan Pulau Jawa, sedangkan selebihnya merupakan dataran rendah.

Di samping posisi di atas, Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung Kidul ke Kabupaten Trenggalek menghadap ke Samudera Indonesia. Secara administratif wilayah terdiri dari 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa.

BAB III

Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan Di Sekolah

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa.

Pendapat dari Cook (1994) menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. Sedangkan Giarci (2001) memandang community development sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Proses ini berlangsung dengan dukungancollective action dan networking yang dikembangkan masyarakat.

Sedangkan Bartle (2003) mendefinisikan community development sebagai alat untuk menjadikan masyarakat semakin komplek dan kuat. Ini merupakan suatu perubahan sosial dimana masyarakat menjadi lebih komplek, institusi lokal tumbuh, collective power-nya meningkat serta terjadi perubahan secara kualitatif pada organisasinya.

Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian community development dan community empowerment, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”.

Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Lingkungan strategis yang dimiliki oleh masyarakat lokal antara lain mencakup lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi. Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan ekologi-nya. Secara ringkas keterkaitan antara pemberdayaan masyarakat dengan sustainable development.

Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. Tanpa mengecilkan arti dan peranan salah satu faktor, sebenarnya kedua faktor tersebut saling berkontribusi dan mempengaruhi secara sinergis dan dinamis. Meskipun dari beberapa contoh kasus yang disebutkan sebelumnya faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud self-organizing dari masyarakat namun kita juga perlu memberikan perhatian pada faktor eksternalnya.

Seperti yang dilaporkan Deliveri (2004), proses pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multidisplin. Tim pendamping ini merupakan salah satu external factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat (PM) akan pelan-pelan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim PM sebagai fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat.

Waktu pemunduran tim PM tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara tim PM dan warga masyarakat. Berdasar beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim PM dapat dilakukan minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi. Walaupun tim sudah mundur, anggotanya tetap berperan, yaitu sebagai pensehat atau konsultan bila diperlukan oleh masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tema sentral dalam pembangunan masyarakat seharusnya diletakkan dan diorientasikan searah dan selangkah dengan paradigma baru pendekatan pembangunan. Paradigma pembangunan lama yang bersifat top-down perlu direorientasikan menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat atau petani di pedesaan sebagai pusat pembangunan atau oleh Chambers dalam Anholt (2001) sering dikenal dengan semboyan “put the farmers first”.

Menurut Nasikun (2000:27) paradigma pembangunan yang baru tersebut juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama dilakukan atas inisitaif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan manfaat akanlebih adil bagi masyarakat.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak lainnya), serta dilaksanakan secara berkelajutan.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mengubah paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif, dengan bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal. Penanggulangan kemiskinan yang tidak berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri akan sulit berhasil.

Proses otonomi daerah yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, meskipun gamang pada awalnya, diyakini nanti akan berada pada jalur yang pas. Yang diperlukan adalah konsistensi dari pemerintah pusat untuk membimbing ke arah otonomi yang memberdayakan tersebut. Maka disarankan agar program-program penanggulangan kemiskinan ke depan mengarah pada penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluarga miskin bersama komunitasnya dalam menolong diri sendiri.

SARAN

Hasil-hasil kajian Pusat pemberdayaan masayarakat di lingkungan sekolah sebagaimana dikemukakan secara ringkas di atas merupakan masukan yang baik bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan ketajaman program-program penanggulangan kemiskinan yang sedang direncanakan. Ke depan, pemerintah perlu melakukan dialog-dialog yang lebih mendalam dengan berbagai pelaku pemberdayaan masyarakat seperti LSM dan perguruan tinggi untuk mendapatkan masukan-masukan aktual bagi perencanaan strategi pembangunan yang partisipati. Dalam rangka meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat yang terkait dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin, maka mungkin perlu menyebarluaskan hasil-hasil kajian seperti yang dihasilkan oleh Pusat ini.

DAFTAR PESTAKA

http://lemlit.uhamka.ac.id/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=40
http://info-lowongan-terbaru.com/loker/makalah-pemberdayaan-masyarakat-di-riau
http://emperordeva.wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah-2/
http://www.promosikesehatan.com/?act=article&id=771
http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pemberdayaan-masyarakat/kegiatan/10081/pemberdayaan-masyarakat-bebas-narkoba-bagi-lingkungan-sekolah-di-dki-jakarta
http://www.anneahira.com/artikel-pendidikan/pendidikan-masyarakat.htm