MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila

Dosen Pengampu : Yuliana Syarip W, S.H., M.Kn

Disusun oleh :

Nama : Ahmad Fauzi

Kelas : G

Prodi : Manajemen Informatika

AKADEMI TEHNIK INFORMATIKA (ATI) TUNAS BANGSA

KAMPUS CIREBON

2012

KATA PENGANTAR

Indonesia mengalami perubahan yang sangat besar, terutama berkaitan dengan gerakan reformasi, serta perubahan Undang-Undang termasuk amandemen UUD 1945 serta TAP MPR NO.XVIIJ/MPR/1998, yang menetapkan mengembalikan kedudukan pancasila pada kedudukan semula, sebagai dasar filsafat negara. Hal ini menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam, akibatnya akhir-akhir ini bangsa Indonesia menghadapi krisis ideologi. Oleh karena itu agar kalangan intelektual terutama mahasiswa sebagai calon pengganti pemimpin bangsa di masa mendatang memahami makna serta kedudukan pancasila yang sebenarnya maka harus dilakukan suatu kajian yang bersifat ilmiah.

ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................     i

KATA PENGANTAR ..............................................................     ii

DAFTAR ISI ..........................................................................     iii

BAB I

PENDAHULUAN.............................................    1

A. Landasan Pendidikan Pancasila ............................................     1

B. Tujuan Pendidikan Pancasila ................................................     3

C. Pembahasan Pancasila secara Ilmiah .....................................     3

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA     .............................................................................................. 9

A. Pengantar ...........................................................................     9

B. Zaman Kutai .......................................................................     9

C. Zaman Sriwijaya .................................................................     9

D. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit ...........    9

E. Kerajaan Majapahit ..............................................................     10

F. Zaman Penjajahan ................................................................     10

G. Kebangkitan Nasional .........................................................     10

H. Zaman Penjajahan Jepang .......................................    10

I. Sidang BPUPKI Pertama ......................................................     10

J. Sidang BPUPKI Kedua ........................................................     11

K. Proklamasi Kemerdekaan dan PPKI .....................................     11

L. Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan .....................    13

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT ................    14

A. Pengertian Filsafat ..............................................................     14

B. Rumusan Kesatuan Sila - sila Pancasila sebagai suatu

    system..................................................................    15

C. Kesatuan Sila - sila Pancasila Sebagai suatu Sistem

    Filsafat ................................................................    15

iii

BAB I

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar filsafat negara republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaanUUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

A. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa  Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yangmeliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Jadi secara historis bahwa nilai - nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai - nilai Pancasila.

2. Landasan Kultural

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki pandangan hidup. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia berdasarkan pandangan hidupnya pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai - nilai yang terkandung dalam sila - sila Pancasila bukan hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai -nilai kultural yang melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, M. Yamin, M. Hatta, Supomo, serta tokoh pendiri negara lainnya.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam UU no. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan.

4. Landasan Filosofis

Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), Sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar ontologis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

5. Tujuan Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan sikap dan perilaku. Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggungjawab sesuai dengan hati nuraninya. Memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara - cara pemacahannya. 

- Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan,tekhnologi dan seni. -Memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

B. Tujuan Pendidikan Pancasila

Tujuan pendidikan diartikan sebagai perangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual. Penuh tangguang jawab sebagai seoarang warga negara dalam memecahkan sebagai masalah dalam hidup bermasyarakat. Berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandasankan nilai-nilai pancasila.

C.  Pembahasan Pancasila  secara  Ilmiah

Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah, harus memiliki syarat ilmiah seperti dikemukakan oleh I.R. Poedjo wijatno dalam bukunya "Tahu dan Pengetahuan" yang merinci syarat -syarat ilmiah sebagai berikut:

1.  Berobjek 

Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek, yang di dalam filsafat ilmu pengetahuan dibedakan atas dua macam yaitu ”objek forma” dan ”objek materia”. "objek forma" Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan pancasila, atau dari sudut pandang apa pancasila itu dibahas. "objek materia" Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila tidak bersifat empiris maupun nonempiris.

2.  Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek fonna maupun objek materia Pancasila. Salah satu metode dalam pembahasan Pancasila adalah metode “analitico symtetic” yaitu suatu perpaduan metode analisis dan sintetis.

3.  Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian - bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan antara bagian - bagian itu saling berhubungan, baik hubungan interelasi (saling berhubungan) maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pancasila itusendiri merupakan suatu kesatuan dan keutuhan “majemuk tunggal” yaitu kelima sila itu baik rumusannya, inti dari isi dari sila - sila Pancasila itu adalahmerupakan suatu kesatuan dan kebulatan.

4.  Bersifat Universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu.

Tingkat Pengetahuan Ilmiah

Tingkat Pengetahuan Ilmiah dalam masalah ini bukan berarti tingkatan dalam hal kebenarannya namun lebih menekankan pada karakteristik  pengetahuan masing-masing.

1.  Pengetahuan Deskriptif 

Pengetahuan Deskriptif merupakan suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara objektif, tanpa adanya unsur subjektivitas.4

2.  Pengetahuan Klausal

Pengetahuan Klausal merupakan suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab akibat.

3.  Pengetahuan Normatif 

Tingkatan pengetahuan Normatif yaitu sebagai hasil dari pertanyaan ilmiah “kemana”. Pengetahuan Normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter serta norma - norma.

4.  Pengetahuan Essensial

Pengetahuan Essensial adalah tingkatan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam yaitu suatu pertanyaan tentang hakikat sesuatu, dan hal ini dikaji dalam bidang ilmu filsafat.

Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan

Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam pembahasan Pancasila YuridisKenegaraan adalah meliputi tingkatan pengetahuan deskriptif, kausal dannormatif.

D.  Beberapa  Pengertian  Pancasila

1.  Pengertian Pancasila secara Etimologis

Secara Etimologis istilah “Pancasila” berasal dari sansekerta dari India (Bahasa Kasta Brahmana). Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu : "Panca" artinya lima "Syila" vokal i pendek artinya "batu sendi" alas atau "dasar" "Syiila" vokal i panjang artinya "peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh".

2.  Pengertian Pancasila secara Historisa

a. Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pidato Mr. Muh Yamin yang berisi lima dasar negara Indonesia Merdeka yang diidam - idamkan sebagai berikut : 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, 5. Kesejahteraan Rakyat. Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia yang berisi lima asas dasar negara yang rumusannya sebagai berikut :

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Kebangsaan Persatuan Indonesia,

3.Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab,

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Ir. Soekarno (Uuni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya dihadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang rumusannya sebagai berikut ;

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia,

2. Internasionalisme atau Peri kemanusiaan,

3. Mufakat atau Demokrasi,

4. Kesejahteraan Sosial,

5. Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri sila” yang rumusannya sebagai berikut ;

1.Sosio Nasional yaitu 'Nasionalisme dan Internasionalisme'

2.Sosio Demokrasi yaitu 'Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat'

3.Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun 'Tri sila' tersebut masih diperas lagi menjadi 'Eka sila' (satusila) yang intinya gotong royong

c.  Piagam Jakarta  (22 Juni 1945)

Panitia sembilan setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai tuah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. Yang rumusannya adalah sebagai berikut :

1.Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at islam bagi pemeluk-pemeluknya,

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.Persatuan Indonesia,

4.Kerakyatan yan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3.  Pengertian Pancasila secara Terminologis

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal –pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alenia tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut  : 

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Kemanusiaan yang adil dan beradab,

3.Persatuan Indonesia,

4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

a.  Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 agustus 1950 tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Peri Kemanusiaan,

3.Kebangsaan,

4.Kerakyatan,

5.Keadilan Sosial

b.  Dalam Undang – undang  Dasar Sementara 1950

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam konstitusi RIS.

c.  Rumusan Pancasila di Kalangan masyarakat

Rumusannya beraneka ragam antara lain :

1.Ketuhanan Yang Maha Esa,

2.Peri Kemanusiaan,

3.Kebangsaan,

4.Kedaulatan Rakyat,

5.Keadilan Sosial

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN

BANGSA INDONESIA

A.  Pengantar

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai - nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yang berupa nilai - nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai - nilai religius.

B.  Zaman Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, denganditemukannya prasasti yang berupa 7 yupa (tiang batu).

C.  Zaman Sriwijaya

Menurut Mr. Muh. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan - kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui 3 tahap yaitu :

1.Zaman Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra (400 - 1400) yang berincikan kedaulatan.

2.Zaman Majapahit (1293 - 1525) yang berincikan keprabuan.

3.Zaman kebangsaan modern yaitu Negara Indonesia merdeka (sekarang negara proklamasi 17 Agustus 1945).

D.  Zaman Kerajaan — kerajaan sebelum Majapahit

Sebelum Kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai - nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan - kerajaan di JawaTengah dan Jawa Timur secara silih berganti.

E.  Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armada untuk menguasai nusantara.

F.  Zaman Penjajahan

Penghisapan mulai memuncak ketika belanda mulai menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa (1830 - 1870) dengan memaksakan bebankewajiban terhadap rakyat yang tidak berdosa.

G.  Kebangkitan Nasional

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga setelah itu muncullah organisasi - organisasi pergerakan lainnya.

H.  Zaman Penjajahan Jepang

Fasis jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda "Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia". Akan tetapi dalam perang melawan Sekutu Barat nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka dikelak kemudian hari.

I.  Sidang  BPUPKI pertama

Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut – turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulnya adalah sebagai berikut:

a.  Mr. Muh. Yamin  (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya/mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut : I. Peri Kebangsaan, II. Peri Kemanusiaan, III. Peri Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan)dan V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

b.  Prof.  Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Prof. Dr. Soepomo mengemukakan teori - teori negara sebagai berikut : 1.Teori Negara perorangan (Individualis), 2.Paham negara kelas atau Teori golongan

c.  Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip yang rumusannya sebagai berikut : 1.Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), 2.Internasionalisme (Peri Kemanusiaan), 3.Mufakat (Demokrasi), 4.Kesejahteraan Sosial, 5.Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan yang berkebudayaan).

J.  Sidang BPUPKI kedua (10 - 16 Juli 1945)

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah sebagai berikut : Dalam rapat tanggal 10 Juli tentang bentuk negara. Pada tanggal 11 Juli 1945 keputusan yang penting adalah tentang wilayah negara baru. Keputusan - keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil.

K.  Proklamasi Kemerdekaan dan Sidang PPKI

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan dimuka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan itu bukan merupakan hadiah dari Jepang, melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri.

a.  Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari jum'at legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskahProklamasi dengan khidmat dan diawali denga pidato sebagai berikut:

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat - singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta

b.  Sidang PPKI

Sehari setelah proklamasi keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama, untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan Piagam Jakarta terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. 1.Sidang Pertama (18 Agustus 1945) Mengesahkan Undang - undang Dasar 1945. 2. Sidang Kedua (19 Agustus 1945) Pembagian daerah propinsi. 3. Sidang Ketiga (20 Agustus 1945) Pembahasan terhadap agenda tentang "Badan Penolong Keluarga Korban Perang". 4. Sidang Keempat (22 Agustus 1945) Membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia

L.  Masa Setelah Proklamasi Kemerdekaan

Mengadung pengertian sebagai berikut : a. Dari sudut ilmu hukum (secara yuridis) Proklamasi merupakan saat Sidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. b. Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Proklamasi Republik Indonesia.

Dekrit  Presiden 5 Juli 1959

Yang isinya : I.Membubarkan Konstituante, II. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 Tidak berlakunya UUDS tahun 1950, III. Dibentuknya MPRS dan DP AS dalam waktu yang sesingkat - singkatnya.

Pengertian Dekrit

Dekrit adalah suatu putusan dari organ tertinggi (kepala negara atau Organ lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilamana negara terancam oleh bahaya.

Masa Orde Baru

Yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Isi "Tritura" (Tiga tuntutan Hati Nurani Rakyat), 1. Pembubaran PKI dan ormas – ormasnya, 2. Pembersihan kabinet dari unsur - unsur  G 30 S PKI, 3. Penurunan harga

BAB  III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM  FILSAFAT

A. Pengertian Filsafat

Secara etimologis istilah "filsafaf” berasal dari bahasa yunani "philein" artinya "cinta" dan "sophos" artinya "hikmah" atau "kebijaksanaan". Jadi mengandung makna cinta kebijaksanaan. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : Pertama Filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian : a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep pemikiran - pemikiran dari para filosof pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya rasionalisme, materialisme, pragmatisme, dll. b. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dan aktifitas berfilsafat. Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Kedua : Filsafat sebagai suatu proses, yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Adapun cabang - cabang filsafat yang pokok adalah sebagai berikut:

1.Metafisika,

yang membahas tentang hal - hal yang bereksistensi dibalik fisis, yang meliputi bidang ontologi,  kosmologi,  dan antropologi.

2.Epistemologi,

yang berkaitan dengan persoalan hakikat pengetahuan.

3.Metodologi,

yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode ilmu pengetahuan.

4.Logika,

yang berkaitan dengan persoalan filsafat berfikir, yaitu rumus –rumus dan dalil - dalil berfikir yang benar. 

5.Etika,

yang berkaitan dengan moralitas, tingkah laku manusia.

6.Estetika,

yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan.

B.  Rumusan Kesatuan Sila - sila Pancasila Sebagai Suatu Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan bagian - bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem memiliki ciri - ciri sebagai berikut :

1.Suatu kesatuan bagian - bagian.

2. Bagian - bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri - sendiri.

3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan.

4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (tujuan sistem).

5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (shore and voice. 1974).

Pancasila yang terdiri atas bagian - bagian yaitu Sila - sila Pancasila setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, fungsi sendiri - sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

C.  Kesatuan Sila - sila Pancasila Sebagai Suatu sistem Filsafat

Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat memiliki dasar :

1.  Dasar antropologis Sila - sila Pancasila

Dasar antologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karena itu hakikat dasar ini juga disebut sebagai dasar antropologis. Manusia pendukung pokok sila - sila Pancasila secara ontologis memiliki hal - hal mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rokhani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 

2.  Dasar epistemologis  Sila - sila Pancasila

Suatu ideologi maka Pancasila memiliki tiga unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu :

1. Logos yaitu rasionalitas atau penalarannya,

2. Pathos yaitu penghayatan, dan

3. Ethos yaitu kesusilaanya (Wibisono, 1963:3). Terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemology yaitu :

 Sumber pengetahuan manusia

 Teori kebenaran pengetahuan manusia

 Watak pengetahuan manusia

3.  Dasar Aksiologis Sila - sila Pancasila

Sila - sila sebagai sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologisnya sehingga nilai yang terkandung didalamnya juga merupakan satu kesatuan.

Max Sheler menggolongkan nilai menurut tinggi rendahnya yaitu : 1.Nilai - nilai kenikmatan yaitu nilai yang berkaitan dengan indra manusia. 2.Nilai -nilai kehidupan yaitu nilai-nilai yang penting bagi kehidupanmanusia. 3.Nilai-nilai kejiwaan dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan(geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani ataupun lingkungan. Menurut Notonagoro nilai dibedakan menjadi tiga antara lain : 1.Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmanimanusia. 2.Nilai vital yaitu segala ssuatu yang berguna bagi manusia unntuk mengadakan suatu aktifitas atau kegiatan. 3.Nilai - nilai kerokhanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rokhani manusia.

BAB  IV

PANCASILA SEBAGAI  ETIKA  POLITIK

A. Pengertian Etika

Etika merupakan kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu Etika umum dan Etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran - ajaran dan pandangan -pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggungjawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan Etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987), etika khusus dibagi menjadi etika individual dan etika sosial.

B.  Pengertian,  Nilai,  Norma,  dan Moral.

1. Pengertian Nilai

Di dalam Dictionary of sosciology and Related Sciences dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek  itu sendiri.

2.  Hierarki Nilai

Max Scleler mengemukakan menurut tinggi rendahnya, nilai - nilaidapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan yaitu : 1.Nilai kenikmatan : dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan yang menyebabkan orang senang atau menderita tidak enak. 2.Nilai kehidupan : dalam tingkat ini terdapatlah nilai - nilai yang penting bagi kehidupan. 3.Nilai kejiwaan : dalam tingkat ini terdapat nilai - nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. 4.Nilai kerokhanian : dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci. Walter G. Everet menggolongkan nilai — nilai manusiawi kedalam delapan kelompok yaitu : 1. Nilai - nilai ekonomis. 2. Nilai - nilai kejasmanian. 3. Nilai - nilai hiburan. 4. Nilai-nilai sosial. 5. Nilai nilai watak. 6. Nilai nilai estetis. 7. Nilai - nilai intelektual. 8. Nilai nilai keagamaan. Dalam kaitannya dengan deviasi atau penjabarannya nilai dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

 Nilai dasar 

 Nilai instrumental

 Nilai praktis

C.  Hubungan Nilai,  Norma dan Moral

Agar nilai menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit, wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma.

 

D.  Nilai - nilai  Pancasila  sebagai  Sumber  Etika  Politik 

Negara Indonesia yang berdasarkan sila I, bukanlah negara "teokrasi" yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggara negara dalam legitimasi religius, melainkan religitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai - nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Selain nilai I dan II juga merupakan nilai - nilai moralitas dalam kehidupan negara.

BAB V

PANCASILA  SEBAGAI  IDEOLOGI  NASIONAL

A. Pengertian asal mula pancasila

Pancasila secara ilmiah harus ditinjau berdasarkan proses kualitas, maka secara kualitas asal mula pancasila dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1.  Asal mula yang langsung

Asal mula yang langsung tetang pancasila adalah asal mula yang langsung terjadinya pancasila sebagai dasar Negara yaitu asal mula yang menjelang dan sesudah proklamasi yang menurut Noto Negoro adalah sebagai berikut:

 Asal mula bahan (Kausa Materialis)

 Asal mula bentuk (Kausa Formalis)

 Asal mula karya (Kausa Effisien)

 Asal mula tujuan (Kausa Finalis)

2.  Asal mula yang tidak langsung

Asal mula yang tidak langsung pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan yang terdapat kepribadian serta dalam pandangan hidup sehari - hari bangsa Indonesia, yang bilamana dirinci sebagai berikut:

 Unsur - unsur pancasila sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan yang telah ada dan tercemin dalamkehidupan sehari - hari bangsa Indonesia sebelum membentuk negara.

 Nilai-nilai tersebut berupa adat istiadat, nilai kebudayaan serta nilai religius yang menjadi pedoman dalam memecahkan problema kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

 Dengan demikian dapat disimpulkan asal mula tidak langsung pada hakikatnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. 

3.  Bangsa Indonesia ber - pancasila  dalam "Tri prakara"

Bangsa Indonesia ber-pancasila dalam tiga asas atau "Tri prakara" rinciannya adalah sebagai berikut:

 Pancasila Asas kebudayaan

 Pancasila Asas religius

 Pancasila Asas kenegaraan

B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila

1. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna, senantiasamemerlukan nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai luhur adalah merupakn suatutolok ukr kebaikkan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainyadalam hidup manusia.Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menatakehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalammasyarakat serta alam sekitarnya.

2. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:a)Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segalasumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia b)Meliputi suasana kebatinan (Geistlichenhintergrund) dari UUD 1945c)Mewujudkan cita - cita hukum bagi hukum dasar negarad)Mengandung norma yang mengharuskan UUD mengandung isi yangmewajibkan pemerintah dan lain - lain penyelenggara negarae)Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945

21

 

3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesiaa. Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata "idea" yang berarti gagasan, konsep, pengertiandasar, cita - cita dan "logos" berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa yunani"eidos" yang berarti bentuk, disamping itu ada kata idein yang artinya'melihat', maka secara harafiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertiandasar. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulangagasan - gagasan, ide - ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan,yang menyeluruh dan sistematis yan menyangkut : Bidang politik, sosial,kebudayaan dan keagamaan.

b. Ideologi terbuka dan ideologi tertutup

Ideologi terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yangmemiliki khas bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar,sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup yang berciri khas merupakan cita-cita suatu kelompok yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat.

C. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Paham Ideologi Besar lainnya diDunia1. Paham negara persatuan

Bangsa Indonesia mendirikan Negara Indonesia dipergunakan aliran pengerian"Negara persatuan" yaitu Negara yang mengatasi segala pahamgolongan dan paham perseorangan. Jadi Negara persatuan bukanlah Negarayang berdasar individualisme sebagai mana diterapkan di Negara liberal diman Negara hanya merupakan suatu ikatan individu saja. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah Negara RI disimpulkan dalam PP. No. 66 tahun 1951, 17Oktober dan diundangkan tanggal 28 November 1951 dan termuat22

 

dalam lembaran Negara No. II / tahun 1951 yaitu dengan lambing Negara burung garuda pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

2. Paham Negara Kebangsaana. Hakikat Bangsa

Deklarasi bangsa Indonesia sebagai suatu pernyataan hak kodratmanusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Maka dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa '.... Kemerdekaan adalah hak segala bangsa'. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan universal hak kodrat manusia sebagai bangsa, dan merealisasikannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

b. Teori kebangsaan

Teori - teori besar kebangsaan yang merupakan bahan komparasi bagi para pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu bangsa yangmemiliki sifat dan karakter tersendiri sebagai berikut:-Teori Hans Kohn-Teori kebangsaan Ernest Renan-Teori Gepolitik oleh Frederich Retzel-Negara Kebangsaan Pancasila23

 

BAB VPENUTUPA. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang disusun dalam makalah ini maka penulismenyampaikan bahwa pendidikan pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagaikalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampumengembangkan pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsadan beraegara pada khususnya. Oleh karena itu dengan penyusunan makalah inisemoga dapat berguna bagi para pembaca sebagai acuan proses pembelajarandalam menjawab segala tantangan yang ada.

B. SARAN-SARAN1. Untuk pemerintah

-Hendaknya pemerintah dapat mewujudkan keadilan bagi rakyatnyasebagaimana tercantum dalam pancasila sila ke - 5.-Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.-Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan.

2. Untuk rakyat

-Hendaknya dapat mengamalkan sila - sila pancasila dalam keseharian.-Menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup.24

 

DAFTAR PUSTAKA

Kaelan, 2004.

 Pendidikan Pancasila.

Edisi Reformasi, 2004 Paradigma, Yogyakarta